UNDANG UNDANG NO 01 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)

Nomor	:	1 TAHUN 2000
Tentang	:	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
Dokumen	:	UU No.1.doc

UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Nomor	:	24 TAHUN 1999
Tentang	:	LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
Dokumen	:	UU_no_24_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Nomor	:	23 TAHUN 1999
Tentang	:	BANK INDONESIA
Dokumen	:	UU_no_23_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Nomor	:	22 TAHUN 1999
Tentang	:	PEMERINTAHAN DAERAH
Dokumen	:	UU_no_22_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)

Nomor	:	21 TAHUN 1999
Tentang	:	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
Dokumen	:	uu21.doc

UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)

Nomor	:	20 TAHUN 1999
Tentang	:	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
Dokumen	:	uu20.doc

UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)

Nomor	:	19 TAHUN 1999
Tentang	:	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
Dokumen	:	uu19.doc

UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Nomor	:	18 TAHUN 1999
Tentang	:	JASA KONSTRUKSI
Dokumen	:	UU_no_18_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Nomor	:	17 TAHUN 1999
Tentang	:	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Dokumen	:	uu17.doc

UNDANG UNDANG NO. 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON

Nomor	:	15 TAHUN 1999
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
Dokumen	:	uu15.doc

UNDANG UNDANG NO. 14 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL

Nomor	:	14 TAHUN 1999
Tentang	:	PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
Dokumen	:	uu14.doc

UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

Nomor	:	13 TAHUN 1999
Tentang	:	PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
Dokumen	:	uu13.doc

UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

Nomor	:	12 TAHUN 1999
Tentang	:	PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
Dokumen	:	uu12.doc

UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE

Nomor	:	11 TAHUN 1999
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
Dokumen	:	uu11.doc

UNDANG UNDANG NO. 07 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Nomor	:	7 TAHUN 1999
Tentang	:	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Dokumen	:	UU_no_7_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO. 06 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM

Nomor	:	6 TAHUN 1999
Tentang	:	PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
Dokumen	:	uu6.doc

UNDANG UNDANG NO. 05 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Nomor	:	5 TAHUN 1999
Tentang	:	LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Dokumen	:	UU_no_5_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO. 04 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor	:	4 TAHUN 1999
Tentang	:	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dokumen	:	UU_no_4_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO. 03 TAHUN 1999 TENTANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

Nomor	:	3 TAHUN 1999
Tentang	:	TENTANG PEMILIHAN UMUM
Dokumen	:	UU_no_3_th_1999.pdf

UNDANG UNDANG NO. 02 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK

Nomor	:	2 Tahun 1999
Tentang	:	Partai Politik
Dokumen	:	UU_no_2_th_1999.pdf

File Archive




UNDANG UNDANG NO. 01 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

Nomor	:	1 Tahun 1999
Tentang	:	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
Dokumen	:	Nomor 1 Tahun 1999 (Penjelasan).pdf uu1.pdf

UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor	:	22 TAHUN 2001
Tentang	:	MINYAK DAN GAS BUMI
Dokumen	:	UU_no_22_th_2001.pdf UU_no_22_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Nomor	:	21 TAHUN 2001
Tentang	:	OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
Dokumen	:	UU_no_21_th_2001.pdf UU_no_21_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nomor	:	20 TAHUN 2001
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Dokumen	:	UU_no_20_th_2001.pdf

UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

Nomor	:	19 TAHUN 2001
Tentang	:	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
Dokumen	:	UU_no_19_th_2001.pdf UU_no_19_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor	:	18 TAHUN 2001
Tentang	:	OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Dokumen	:	UU_no_18_th_2001.pdf UU_no_18_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Nomor	:	17 TAHUN 2001
Tentang	:	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
Dokumen	:	UU_no_17_th_2001.pdf UU_no_17_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Nomor	:	16 TAHUN 2001
Tentang	:	YAYASAN
Dokumen	:	UU_no_16_th_2001.pdf UU_no_16_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Nomor	:	15 TAHUN 2001
Tentang	:	MEREK
Dokumen	:	UU_no_15_th_2001.pdf UU_no_15_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Nomor	:	14 TAHUN 2001
Tentang	:	PATEN
Dokumen	:	UU_no_14_th_2001.pdf UU_no_14_th_2001_penjelasan.pdf

UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU

Nomor	:	13 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU
Dokumen	:	UU_no_13_th_2001.pdf UU_no_13_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG

Nomor	:	12 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
Dokumen	:	UU_no_12_th_2001.pdf UU_no_12_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU

Nomor	:	11 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA BATU
Dokumen	:	UU_no_11_th_2001.pdf UU_no_11_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	10 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
Dokumen	:	UU_no_10_th_2001.pdf UU_no_10_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 09 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI

Nomor	:	9 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
Dokumen	:	UU_no_9_th_2001.pdf UU_no_9_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 08 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM

Nomor	:	8 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
Dokumen	:	UU_no_8_th_2001.pdf UU_no_8_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 07 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU

Nomor	:	7 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU
Dokumen	:	UU_no_7_th_2001.pdf UU_no_7_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 06 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH

Nomor	:	6 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
Dokumen	:	UU_no_6_th_2001.pdf UU_no_6_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 05 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG

Nomor	:	5 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
Dokumen	:	UU_no_5_th_2001.pdf UU_no_5_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 04 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN

Nomor	:	4 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
Dokumen	:	UU_no_4_th_2001.pdf UU_no_4_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LANGSA

Nomor	:	3 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
Dokumen	:	UU_no_3_th_2001.pdf UU_no_3_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 02 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE

Nomor	:	2 TAHUN 2001
Tentang	:	PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
Dokumen	:	UU_no_2_th_2001.pdf UU_no_2_th_2001_lampiran.pdf

UNDANG UNDANG NO. 01 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)

Nomor	:	1 TAHUN 2001
Tentang	:	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
Dokumen	:	UU No.1.doc